DISCOVERAYNRAND

Pemerintah memberikan sinyal untuk melakukan penyesuaian tingkat bunga pinjaman bagi para eksportir. Langkah ini dipersiapkan supaya para eksportir tidak mengalami gangguan kas saat penerapan ketentuan baru devisa hasil ekspor (DHE) yang 100% harus parkir di sistem keuangan domestik selama setahun.

“Jadi kita sudah pikirkan, tidak akan mengganggu layanan ekspor, tidak akan mengganggu keberlangsungan usaha ekspor,” kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso di kantornya, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Susiwijono mengaku telah memanggil kalangan perbankan untuk melakukan berbagai simulasi supaya bunga kredit atau pinjaman ekspor itu bisa mengalami penyesuaian. Namun, keputusannya masih terus dibahas dengan pihak Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ia mengatakan, selama sepekan ini berbagai kebijakan insentif untuk mendukung kewajiban 100% DHE masuk ke sistem keuangan domestik selama setahun akan terus dibahas hingga nantinya aturan baru DHE yang merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023.

“Itu kan BI sudah menyiapkan skemanya dengan perbankan tadi kan, selama ini instrumen BI juga bunganya khusus yang tujuh instrumen itu sudah dipikirkan semuanya,” tegas Susiwijono.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo menilai, kebijakan baru DHE pemerintah ini berpotensi mengganggu beban biaya operasional perusahaan ekspor. Terutama karena adanya ketidakseimbangan antara bunga deposito DHE-SDA dan kredit modal kerja di Indonesia saat ini. Ia mengatakan, bunga kredit untuk modal kerja yang harus ditanggung oleh pelaku usaha saat ini relatif tinggi.

Maka, untuk memenuhi kebutuhan modal kerja akibat terkuncinya DHE, perusahaan harus mencari tambahan fasilitas kredit modal kerja dari perbankan.

Hal ini akan meningkatkan beban bunga pinjaman dan tidak semua perusahaan memiliki akses mudah untuk memperoleh pinjaman bank, yang sangat bergantung pada kredibilitas masing-masing perusahaan.

“Penahanan DHE menjadi 12 bulan akan menimbulkan efek domino bagi banyak sektor usaha,” tuturnya.

Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo, Sutrisno Iwantono mengatakan, efek domino yang ditimbulkan dengan rencana kebijakan ini akan dirasakan berbeda oleh pelaku usaha. Misalnya, pelaku usaha di sektor perikanan hasil produksinya kerap fluktuatif karena tergantung musim dan cuaca. Akibatnya, eksportir perikanan lebih membutuhkan modal kerja yang memadai untuk menutup kerugian pada masa paceklik.

“Dan sektor pertambangan serta perkebunan yang dikhawatirkan dapat memicu potensi PHK lantaran cash flow perusahaan yang tidak sehat akibat penahanan DHE. Selain itu, dikhawatirkan pula akan terjadi efek domino penurunan produksi batu bara maupun mineral, yang dapat menurunkan ketahanan energi,” ujar Sutrisno.

Industri kakao juga menjadi salah satu sektor yang ia anggap akan terkena efek domino kebijakan tersebut. Sebab, kebutuhan modal kerja industri kakao saat ini mencapai 30%. Maka, ketika DHE-SDA nya wajib 100% disimpan di sistem keuangan selama 1 tahun, industri pengolahan kakao dalam negeri terpaksa melakukan pinjaman dengan bunga komersial yaitu 8-11% per tahunnya. Sedangkan, bunga dari rekening berjangka DHE-SDA hanya sebesar 5%.

“Atas diskrepansi bunga tersebut, industri pengolahan dalam negeri mengalami penambahan biaya bunga yang cukup signifikan sehingga kemudian berdampak terhadap daya saing produk olahan kakao nasional di kancah pasar dunia,” tegasnya.

Apindo pun meminta pemerintah menyiapkan skema suku bunga pinjaman bank yang dijamin dengan deposito DHE harus dibuat sama dengan suku bunga insentif DHE SDA yang disimpan di bank domestik. Dengan demikian, kenaikan biaya modal kerja akibat kebijakan DHE bisa nol atau ditiadakan.

“Apindo juga mendorong pemerintah untuk meninjau kembali daftar wajib penahanan DHE di tiap-tiap sektor,” tutur Iwantono.

Pakar demografi Jepang telah memperingatkan bahwa jika angka kelahiran di negara tersebut terus menurun seperti saat ini, maka pada 5 Januari 2720, Jepang hanya akan memiliki satu orang anak di bawah usia 14 tahun.

Hiroshi Yoshida, seorang profesor di Pusat Penelitian Ekonomi dan Masyarakat Lanjut Usia Universitas Tohoku, membuat sebuah jam konseptual yang menyoroti tingkat kesuburan Jepang yang menurun drastis dengan menampilkan data waktu nyata tentang jumlah anak di negara tersebut..

Jam ini menunjukkan jumlah anak tahun ini dan tahun sebelumnya, serta melacak penurunannya setiap detik.

Dengan menggunakan data populasi resmi dari Biro Statistik Jepang, jam ini menghitung tingkat penurunan dengan membandingkan jumlah anak dalam beberapa tahun berturut-turut. Jam ini kemudian memperkirakan tahun ketika jumlah anak akan turun menjadi hanya satu.

Menurut perhitungan terakhir, hal ini akan terjadi sekitar tahun 2720 – 695 tahun dari sekarang.

Laporan dari The Japan Times mengungkap Yoshida telah merilis perkiraan setiap tahun sejak April 2012.

Perkiraan tersebut berasal dari tingkat penurunan tahunan populasi anak-anak. Data terbaru, yang mencerminkan penurunan 2,3 persen, membuat tanggal prediksi maju lebih dari 100 tahun dibandingkan dengan perkiraan yang dibuat 2023 lalu.

Yoshida menyebutkan di situs webnya bahwa tujuan dari jam waktu nyata adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang penurunan populasi yang cepat di Jepang, terutama di kalangan anak-anak, dan implikasi yang lebih luas dari penurunan angka kelahiran di Jepang.

Angka kelahiran di Jepang sendiri terpantau terus menurun ke rekor terendah 1,20 pada 2023, dengan jumlah kelahiran di Tokyo berada di bawah satu. Penurunan ini dikaitkan dengan berkurangnya jumlah pernikahan dan banyak orang Jepang yang memilih untuk hidup melajang.

Sementara itu, jumlah kelahiran di Jepang selama paruh pertama 2024 turun ke level terendah sejak 1969.

Antara Januari dan Juni tahun lalu, Jepang mencatat 350.074 kelahiran, turun 5,7 persen dari periode yang sama tahun 2023, demikian laporan awal kementerian kesehatan, dikutip dari Independent, Selasa (21/1/2025).

Sementara menurut laporan survei populasi yang dirilis pada 30 Agustus tahun lalu merinci kelahiran di Jepang turun 5,7 persen (20.978 lebih sedikit) dibandingkan dengan 2023. Pada tahun 2023, jumlah kelahiran telah turun 3,6 persen (13.890 kelahiran lebih sedikit) dari tahun sebelumnya.

Pemerintah Jepang berjuang mati-matian untuk menerapkan apa yang mereka sebut sebagai “langkah-langkah luar biasa untuk memerangi penurunan angka kelahiran”.

Para pemimpin Jepang menyebut penurunan angka kelahiran di negara tersebut sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menanggapi isu terkait rencana Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang ingin merelokasi warga Gaza beberapa negara, salah satunya Indonesia.

“Pemerintah RI tidak pernah mendapatkan informasi apapun mengenai hal ini,” demikian pernyataan juru bicara Kemlu, Rolliansyah Soemirat, pada Senin (20/1/2025).

Rencana relokasi ini muncul setelah utusan Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, mempertimbangkan kunjungan ke Jalur Gaza sebagai bagian dari upayanya untuk menjaga kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas tetap berjalan.

Witkoff bekerja untuk mencapai stabilitas jangka panjang bagi Israel dan sekitar 2 juta warga Palestina yang telantar, melalui tiga fase kesepakatan yang dicapai minggu lalu.

Fase pertama, yang dimulai pada Minggu, diperkirakan berlangsung sekitar enam minggu dan melibatkan pembebasan sandera oleh Hamas dan tahanan Palestina oleh Israel. Fase kedua akan dinegosiasikan selama fase pertama dan diharapkan menghasilkan pembebasan tambahan sandera dan penarikan pasukan Israel dari Gaza.

Tujuan fase terakhir, yang juga masih perlu dinegosiasikan, adalah mengakhiri perang dan memulai pembangunan kembali Gaza.

Pertanyaan tentang bagaimana membangun kembali Gaza dan di mana sekitar 2 juta warga Palestina dapat dipindahkan sementara juga masih menjadi perdebatan. Indonesia, misalnya, sedang dibahas sebagai salah satu lokasi di mana beberapa dari mereka bisa pergi, kata pejabat transisi itu.

Namun, ide relokasi sangat kontroversial di kalangan warga Palestina dan Arab lainnya, karena banyak yang percaya bahwa relokasi akan menjadi langkah pertama dalam memaksa mereka meninggalkan tanah mereka oleh Israel.

Masalah memasukkan bantuan ke Gaza yang diperlukan dalam fase pertama kesepakatan gencatan senjata tetap menjadi tantangan. Israel khawatir bahwa Hamas akan mengambil sebagian dari bantuan yang masuk ke Gaza, sementara krisis kemanusiaan di sana semakin memburuk dengan kelaparan dan penyakit yang merajalela.

Adapun Witkoff, seorang pengembang real estat yang telah lama mengenal Trump, memasuki negosiasi untuk kesepakatan dengan mandat tunggal dari Trump: Membawa pulang para sandera, dan jika tidak, kembali dan jelaskan mengapa. Jendela untuk mencapai kesepakatan lebih sempit dari sebelumnya, dengan Trump menetapkan tenggat waktu hingga 20 Januari, ketika dia akan dilantik menjadi presiden.

Presiden Amerika Serikat terpilih, Donald Trump, meluncurkan cryptocurrency bernama $Trump, yang langsung melonjak dalam kapitalisasi pasar hingga miliaran dolar AS. Peluncuran meme coin ini dilakukan menjelang pelantikannya sebagai Presiden AS ke-47 pada Senin, (20/1/2025)..

Proyek ini dikoordinasikan oleh CIC Digital LLC, afiliasi Trump Organization yang sebelumnya menjual sepatu dan parfum bermerek Trump. Meme coin seperti $Trump biasanya digunakan untuk membangun popularitas tren atau gerakan internet, meskipun tidak memiliki nilai intrinsik dan sangat volatil.

Hingga Sabtu siang, beberapa jam setelah peluncurannya, kapitalisasi pasar $Trump tercatat hampir US$5,5 miliar (Rp89,97 triliun) atau hampir mencapai Rp90 triliun menurut CoinMarketCap.com. CIC Digital LLC dan Fight Fight Fight LLC, perusahaan yang didirikan di Delaware bulan ini, diketahui memiliki 80% token tersebut.

Trump mengumumkan peluncuran meme coin ini melalui Truth Social pada Jumat malam. “Meme Trump RESMI BARU saya telah hadir! Saatnya merayakan semua yang kita perjuangkan: KEMENANGAN!” tulis Trump di platform media sosial miliknya itu.

Sebanyak 200 juta token digital telah diterbitkan, dan 800 juta lainnya akan dirilis dalam tiga tahun ke depan, menurut situs resmi koin ini. Situs tersebut juga menyebutkan bahwa $Trump adalah perayaan pemimpin yang pantang menyerah menghadapi segala tantangan.

Namun, terdapat disclaimer di situs tersebut yang menyatakan bahwa $Trump bukan instrumen investasi, bukan sekuritas, dan tidak terkait dengan kampanye politik, jabatan politik, atau lembaga pemerintah mana pun. Para kritikus menuduh Trump memanfaatkan jabatan presidensial untuk meraup keuntungan pribadi.

“Trump yang memiliki 80% token dan meluncurkannya beberapa jam sebelum pelantikan adalah langkah predator yang berisiko menyakiti banyak orang,” ujar Nick Tomaino, seorang kapitalis ventura di bidang kripto, melalui media sosial. Meme coin seperti ini kerap digunakan untuk meningkatkan nilai melalui hype sebelum dijual di puncak pasar, meninggalkan investor yang terlambat membeli dengan kerugian besar saat harga anjlok.

Sementara itu, investor cryptocurrency berharap pemerintahan Trump akan mendorong industri kripto. Sebelumnya, regulator di bawah Presiden Joe Biden memperketat pengawasan terhadap perusahaan kripto dengan alasan kekhawatiran penipuan dan pencucian uang.

Trump, yang sebelumnya ragu terhadap cryptocurrency, pernah menyatakan di sebuah konferensi Bitcoin di Nashville tahun lalu bahwa Amerika akan menjadi “ibu kota kripto dunia” saat ia kembali ke Washington. Kedua putranya, Erik dan Donald Jr, juga telah mengumumkan proyek kripto mereka sendiri tahun lalu.

Kabar pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto masih terus berembus. Namun memang, belum diketahui pasti kapan pertemuan itu akan berlangsung.

Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), juga masih enggan menyampaikan kepastian mengenai wacana pertemuan itu. Dia hanya menyebut hubungan baik antara Megawati dan Prabowo memang terjalin sejak lama.

“Ya saya kira dasarnya Ibu sama Pak Prabowo memang baik ya dari dulu ya. Dulu yang kasih buat beliau pulang juga Bu Mega kan,” kata Ahok menjawab pertanyaan wartawan, mengutip Detikcom, Sabtu (18/1/2025).

Ahok juga bilang, bahwa Megawati selalu menekankan pentingnya mendukung pemerintahan secara konstruktif. Termasuk dalam memberikan kritik serta solusi dalam berbagai kebijakan yang ada.

“Selama rapat, Ibu selalu bilang kok harus dukung pemerintahan ini. Kita kritik harus ada kasih solusi,” ujar Ahok.

“Kita kritik harus ada kasih solusi. Kalo kalian perhatikan omongan kami di media pun, kasih solusi sebetulnya. Kita juga nggak bisa maksa Pak Prabowo untuk ikutin solusi kita, tapi minimal kita memberikan solusi,” lanjut dia.

Ahok menuturkan bahwa PDI Perjuangan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hanya saja dengan pendekatan yang kritis dan solutif.

“Itu yang dimaksud Ibu. Kita mendukung pemerintahan ini tapi dengan solusi yang benar. Jadi jangan cuma kritik-kritik tapi ngga ada solusi gitu loh,” terang Ahok.

Pemerintah Indonesia akan mendesak Uni Eropa (UE) untuk membuka pasar ekspor produk minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO), seusai Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada 10 Januari 2025 menyatakan UE memberikan perlakuan yang tidak adil atau diskriminatif terhadap biofuel berbahan baku CPO.

“Dia harus membuka. Kalau tidak membuka ya… 60 hari kan (diberi waktu penyesuaian kebijakan), kita kasih tau Pak Trump,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantornya, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Airlangga mengakui, potensi UE untuk mengajukan banding terhadap keputusan WTO itu tetap ada. Namun, ia menekankan, hasil keputusan WTO itu sudah menjadi bukti bahwa UE melakukan diskriminasi kebijakan perdagangan terhadap Indonesia.

“Ya potensi di mana-mana tetap ada (banding). Tapi kan ini sudah membuktikan bahwa Indonesia punya kekuatan dan mereka melakukan diskriminasi. Itu poin pentingnya itu ada di sana,” tegas Airlangga.

Sebagai informasi, pada tahun lalu, kinerja ekspor minyak mentah kelapa sawit atau CPO dan produk turunannya dari Indonesia anjlok ke Eropa, di tengah naiknya harga CPO di tingkat global.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dari Indonesia ke negara-negara di kawasan Uni Eropa sudah terjadi sejak kuartal I-2019. Hal ini diduga merupakan dampak dari kampanye negatif sawit yang kerap diluncurkan negara-negara Benua Biru melalui kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II yang terbit pada 2018.

Penurunan ekspor CPO tertinggi terjadi di Belanda mencapai 39% dan Inggris sebesar 22% pada periode Januari-Maret 2019. Penurunan tersebut juga diikuti oleh beberapa negara lain, seperti Jerman, Italia, dan Spanyol.

Pada Desember 2019 Indonesia akhirnya menggugat pertama kali kebijakan UE yang dianggap menghambat akses pasar kelapa sawit melalui RED II, Delegated Regulation, dan kebijakan Prancis. Kebijakan tersebut meliputi pembatasan konsumsi biofuel berbahan baku kelapa sawit hingga 7%, pengkategorian high ILUC-risk, serta penghentian penggunaan biofuel sawit secara bertahap (phase out). Gugatan ini terdaftar di WTO dengan nomor kasus DS593.

Dengan kemenangan saat ini, maka berdasarkan aturan WTO, laporan Panel akan diadopsi dalam waktu 20-60 hari jika tidak ada keberatan dari pihak yang bersengketa. Keputusan ini bersifat mengikat, dan UE wajib mematuhi putusan dengan menyesuaikan kebijakannya.

Pemerintah telah menuntaskan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 yang akan mengatur kewajiban parkir dolar hasil ekspor minimal menjadi 1 tahun, dari sebelumnya hanya 3 bulan.

“DHE sudah tahap final ya,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantornya, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Meski sudah tahap final, pemerintah belum menetapkan tanggal penerbitannya. Namun, pemerintah menargetkan, aturan terbaru devisa hasil ekspor sumber daya alam itu akan segera bisa terbit pada pekan depan.

Dalam ketentuan terbaru, nantinya DHE yang diparkir selama 1 tahun di sistem keuangan domestik akan memperoleh bunga term deposit valas devisa hasil ekspor atau TD DHE lebih tinggi dari yang ditawarkan Singapura.

Bunga TD DHE yang ditawarkan Indonesia sejauh ini memang belum ada yang mencapai 1 tahun. Mengutip data hasil Transaksi Term Deposit Valas DHE 13 Januari 2025 yang dirilis Bank Indonesia, bunga yang tersedia baru untuk tenor 1 bulan yang mencapai 4,41%, 3 bulan juga 4,41%, dan 6 bulan tertinggi 4,44%.

Di Singapura, rata-rata bunga deposito dolar Amerika Serikat (AS) di perbankannya memang ada di kisaran 2,95-3,86% untuk tenor satu bulan, atau sudah lebih rendah dari yang ditawarkan Indonesia. Sementara simpanan untuk tenor 12 bulan, bunganya menembus hingga 5,1%. Besaran bunga juga bervariasi tergantung nilai simpanan.

Sementara itu, untuk batas minimum DHE yang harus ditempatkan para eksportir di sistem keuangan domestik masih belum jelas, apakah akan tetap 30% atau akan dinaikkan menjadi 50%.

“(Untuk jelasnya) ya makannya tunggu saja, mudah-mudahan minggu depan (sudah diumumkan peraturan terbarunya),” ujar Airlangga.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyambut positif, usulan Gubernur terpilih Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, agar APBD turut membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya hal ini bisa dilakukan untuk memperluas cakupan penerima manfaat.

“Tentu saja bisa direalisasikan, dan sangat perlu untuk mempercepat implementasi program,” kata Dadan, melalui pesan singkat, Rabu (15/1/2025).

Menurutnya ada 3 hal yang bisa dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan BGN dalam program MBG ini. Pertama Pemda bisa menyiapkan infrastruktur, kedua Pemda melakukan pembinaan masyarakat untuk memasok bahan baku berbasis potensi sumber daya lokal. Kemudian beberapa dinas juga dapat bersama menyalurkan bantuan terutama untuk ibu hamil/menyusui dan anak balita.

Namun menurutnya usulan penggunaan keterlibatan APBD dalam program masih baru dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

“Sudah kami koordinasikan dengan pak Mendagri,” katanya.

Diketahui pemerintah menganggarakan alokasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp 71 triliun di tahun 2025. Dadan menjelaskan ada tiga tahap yang akan dilakukan untuk memenuhi target penerima manfaat.

“Januari – April melayani 3 juta penerima manfaat melalui 937 SPPG, April – Agustus melayani 6 juta melalui 2.000 SPPG, kemudian akhir Agustus – Desember melayani 15 – 17,4 juta (pemerima manfaat) melalui 5.000 SPPG,” tutur Dadan.

Sebelumnya, Gubernur terpilih Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa usul kepada Presiden Prabowo Subianto supaya Pemerintah Daerah (Pemda) ikut dalam pembiayaan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini juga sudah disampaikan langsung kepada Prabowo, ketika bertemu di Istana Negara, menyampaikan agenda Muslimat PB NU, Selasa (14/1/2025).

“Yang termasuk tadi saya matur ke Pak Presiden, di luar dari (agenda) muslimat, ada Juknis dari BGN. Juknis BGN itu APBN. Padahal sharing APBD menurut saya penting. Saya ketika awal melihat, wah ini kalau ditambahin setengah telur gitu, lebih bagus proteinnya gitu,” kata Khofifah kepada wartawan.

Menurutnya, Pemprov Jawa Timur ini sudah punya semacam alokasi anggaran, jika diminta sharing APBD, untuk program Makan Bergizi Gratis.

Begitu juga di tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Timur bisa diajak diskusi untuk mendukung program unggulan pemerintah ini.

“Nah Kabupaten Kota juga saya sampaikan, itu kalau ada sharing penting lho untuk meluaskan sapaan, meluaskan cakupan. Mungkin menambahkan gitu ya, kembali-kembali harus konsultan gizinya diajak diskusi gitu,” katanya.

Realisasi penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Perum Bulog hingga 11 Januari 2025 baru mencapai 9.367 ton atau sekitar 6,24% dari target bulanan sebesar 150.000 ton.

SPHP merupakan beras yang digelontorkan Perum Bulog dalam kemasan 5 kilogram. SPHP adalah produk intervensi pemerintah, bertujuan untuk melindungi daya beli dan keterjangkauan harga pangan bagi konsumen.

Ketua Harian Induk Koperasi Pedagang Pasar (Inkoppas), Andrian Lame Muhar, mengungkapkan sejumlah faktor yang membuat penyaluran SPHP di pasar tradisional melambat.

Menurut Andrian, melambatnya penyaluran beras SPHP berkaitan erat dengan daya beli masyarakat yang tengah menurun. Dia pun mengakui, dibandingkan tahun 2023 lalu, ketika harga beras SPHP masih sekitar Rp9.950 per kg, penyaluran saat ini lebih lambat, karena konsumen memilih mengencangkan pengeluaran dan mencari alternatif beras yang lebih murah.

“Anggota pasar kami sudah berapa lama nggak ngambil lagi ke Bulog, karena harga beras lokal masih lebih rendah. Mungkin kalau zaman SPHP-nya Rp9.950 masih oke. Makanya tadi berkaitan kan penyaluran di Bulognya sedikit,” kata Andrian saat ditemui usai rapat bersama Bapanas di Jakarta, Kamis (14/1/2025).

“Masyarakat sekarang juga sedang ngencengin ikat pinggang. Karena harga beras SPHP kan sekitar Rp12.500 per kilogram (kg). Sementara beras lokal masih di bawah itu, sekitar Rp10.600 per kg,” sambungnya.

Kendati demikian, Andrian memprediksi permintaan beras SPHP akan kembali meningkat pada Maret-May 2025 mendatang, sejalan karena harga gabah atau beras lokal pada masa itu akan mulai menunjukkan kenaikan.

“Nah nanti mungkin sekitar Maret, April, May ketika sudah mulai mahal gabah/berasnya. Nah mungkin bisa laku beras SPHP,” tukas dia.

Sebelumnya, Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan Bulog Epi Sulandari memprediksi ada potensi permintaan SPHP akan terus meningkat dalam beberapa waktu ke depan.

“Melihat tren harian, permintaan SPHP diprediksi meningkat,” kata Epi dalam Rakor Pengendalian Inflasi, Senin (13/1/2025).

Adapun untuk wilayah dengan penyaluran beras SPHP terbesar, lanjut Epi, masih didominasi oleh DKI Jakarta dan Banten. Epi mengatakan, penyaluran beras SPHP pada awal tahun menjadi prioritas lantaran harga beras biasanya mengalami lonjakan selama musim paceklik.

Selain itu, dia juga menyoroti daerah-daerah dengan harga beras yang cukup tinggi di atas HET, lantaran memang biasanya daerah tersebut memiliki kesulitan infrastruktur, dan ongkos distribusi untuk mencapai wilayah tersebut yang lebih mahal.

“Tetapi kami tetap kerja sama dengan dinas pangan setempat untuk menyalurkan beras SPHP sampai ke titik-titik yang ditetapkan pemerintah daerah setempat,” tutup Epi.

Pemerintah mengungkapkan alasan di balik kebijakan pembebasan pajak kendaraan listrik berbasis baterai maupun mobil hybrid terus diberikan hingga tahun ini.

Sebagaimana diketahui, pemerintah kembali memberikan diskon pajak berupa PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk mobil listrik sebesar 10%, hingga PPnBM DTP 15% pada 2025 sebagaimana saat diberikan pada 2024.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, insentif fiskal berupa diskon pajak ini diberikan karena konsumsi kendaraan listrik di Indonesia sangat minim.

Dari total produksi dan konsumsi kendaraan yang mencapai 850 ribu, Airlangga mengatakan, porsi konsumsi kendaraan listrik hanya mencapai 90 ribu.

“Total persentase EV hanya 9% dari total konsumsi kendaraan Indonesia,” kata Airlangga saat berbicara dalam acara Indonesia Business Council di Jakarta, Senin (13/1/2025).

Sebagaimana diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah resmi merilis peraturan pemberian insentif fiskal berupa pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah untuk kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) sepanjang tahun ini.

Secara umum, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 135 Tahun 2024 tersebut serupa dengan aturan sebelumnya tentang pemberian insentif fiskal PPnBM DTP untuk kendaraan listrik berbasis baterai sepanjang 2024 yang tertuang dalam PMK Nomor 9/2024.

Bedanya, dalam PMK terbaru yang ditetapkan Sri Mulyani pada 31 Desember 2024 itu menyelipkan satu pasal yang mengatur tentang validasi data dalam sistem Indonesia National Single Window atau INSW. Aturan itu tertuang dalam Pasal 5 PMK 135/2024.

Data yang kini harus divalidasi itu ialah dokumen pemberitahuan impor barang kendaraan bermotor listrik (KBL) berbasis baterai CBU roda empat tertentu.

“Atas dokumen pemberitahuan impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilakukan validasi terhadap elemen data sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan sub urusan pemerintahan hilirisasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang investasi mengenai pedoman dan tata kelola pemberian insentif impor dan/atau penyerahan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda empat dalam rangka percepatan investasi beserta perubahannya oleh Sistem Indonesia National Single Window,” demikian petikan pasal 5 PMK 135/2024 dikutip Rabu (8/1/2025).

Adapun untuk besaran PPnBM yang ditanggung pemerintah masih tetap sebesar 100%. Besaran tanggungan itu ditujukan untuk PPnBM yang terutang atas impor KBL Berbasis Baterai dalam Keadaan Utuh atau Completely Built-Up (CBU) Roda Empat tertentu.

Demikian juga untuk PPnBM yang terutang atas penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat tertentu yang diproduksi dari KBL Berbasis Baterai Dalam Keadaan Terurai Lengkap atau Completely Knocked-Down (CKD) Roda Empat, yang ditanggung Pemerintah sebesar 100% dari jumlah PPnBM yang terutang.

“PPnBM yang ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan untuk Masa Pajak Januari 2025 sampai dengan Masa Pajak Desember 2025,” dikutip dari ayat 3 Pasal 3 PMK 135/2024.