Bawaslu DKI Jakarta panggil Maruarar Sirait, Cheryl Tanzil dan Grace Natalie

Bawaslu DKI Jakarta panggil Maruarar Sirait, Cheryl Tanzil dan Grace Natalie

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) bersama Maruarar Sirait saat kampanye akbar di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11/2024) (ANTARA/HO-Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono)

 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan bahwa Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) telah memanggil Grace Natalie, Cheryl Tanzil serta Maruarar Sirait terkait dugaan pelanggaran dalam kampanye Pilkada DKI Jakarta 2024.

“Hari ini Gakkumdu Bawaslu DKI memanggil Grace Natalie, Cheryl Tanzil serta Maruarar Sirait. Sebelumnya mereka dipanggil klarifikasi namun tidak hadir,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Benny Sabdo saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Pemanggilan tersebut dijelaskan​​​ karena pelibatan komisaris BUMN Grace Natalie dalam kampanye dan politisasi SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

Benny menyampaikan hal ini berdasarkan laporan dari masyarakat. Bawaslu DKI Jakarta mengapresiasi masyarakat Jakarta karena telah melapor terkait dugaan pelanggaran Pilkada kepada Bawaslu.

“Semua laporan masuk, kami tindaklanjuti sesuai hukum acara yang berlaku. Silahkan warga melapor. Kita mengajak seluruh masyarakat di DKI Jakarta ini untuk terlibat sebagai pengawas partisipatif,” kata Benny.

Benny juga mengingatkan kepada jajaran Bawaslu kota dan kabupaten untuk merespon cepat laporan masyarakat supaya diproses sesuai mekanisme penanganan pelanggaran. https://horsewe.org

Indonesia segera pulangkan artefak bersejarah dari Belanda

Indonesia segera pulangkan artefak bersejarah dari Belanda

Menteri Kebudayaan Fadli Zon saat ditemui di kantornya, Gedung E, Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Kamis. (ANTARA/ Putri Hanifa)

Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkapkan perkembangan terbaru terkait program repatriasi artefak bersejarah Indonesia dari Belanda yang akan segera dipulangkan.

Dalam waktu dua hingga tiga minggu ke depan, gelombang artefak berikutnya akan tiba di tanah air, termasuk koleksi penting dari Volkenkunde Museum di Belanda dan beberapa museum lainnya.

“Dari artefak-artefak kita, dari Belanda terutama Dari beberapa museum, termasuk Volkenkunde Museum. Kita harapkan nanti ada juga benda-benda bersejarah yang merupakan milik dari pahlawan-pahlawan nasional kita,” kata Fadli Zon kepada ANTARA saat ditemui di kantornya, Gedung E, Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Kamis.

Ia menambahkan bahwa di antara artefak yang menjadi prioritas repatriasi adalah keris milik Pangeran Diponegoro, yang dikenal dengan dapur Nogo Siluman, serta keris milik Teuku Umar.

Menteri Fadli Zon juga mengungkapkan bahwa dirinya telah berbicara langsung dengan Dirjen Kebudayaan Belanda untuk mempercepat proses tersebut.

“Nanti kami akan memproses ini dengan bersurat kepada mereka untuk item-item yang spesifik sebagai bagian dari repatriasi kita,” ungkap Fadli.

Selain itu, ada juga sejumlah keris penting lainnya yang masih menjadi prioritas, termasuk keris dari Madura dan keris-keris dari puputan Bali yang hingga kini belum kembali ke Indonesia. https://asiasports.id

Kemenham luncurkan Indeks HAM Indonesia pada puncak Hari HAM Sedunia

Kemenham luncurkan Indeks HAM Indonesia pada puncak Hari HAM Sedunia

Pelaksana Tugas (Plt.) Inspektur Jenderal Kementerian HAM Farid Junaedi menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Kamis (5/12/2024). (ANTARA/Fath Putra Mulya)

Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) RI akan meluncurkan Indeks HAM Indonesia dalam momentum puncak peringatan Hari HAM Sedunia Ke-76 yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Selasa (10/12) malam.

“Indeks ini adalah instrumen pengukuran kondisi implementasi norma dan prinsip HAM di Indonesia,” kata Pelaksana Tugas (Plt.) Inspektur Jenderal Kemenham Farid Junaedi menjawab pertanyaan ANTARA di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan, Indeks HAM Indonesia diukur menggunakan tiga metode, yaitu melalui bank data kementerian/lembaga, survei 2.000 lebih masyarakat, dan wawancara pakar. Selain itu, hasil pengukuran indeks tersebut juga didiskusikan dengan akademisi, pakar, dan masyarakat sipil.

Sedikitnya ada 20 indikator Indeks HAM Indonesia yang terdiri atas sebelas indikator bidang ekonomi, sosial, dan budaya serta sembilan indikator bidang sosial dan politik. Seluruh indikator tersebut diturunkan dari kovenan internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Farid menyebut, Indeks HAM Indonesia diperlukan untuk mengetahui sejauh mana implementasi nilai-nilai HAM di Tanah Air, sekaligus mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki untuk mengoptimalisasi penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM (P5HAM)

“Indeks ini kita harapkan mempunyai manfaat, memantau situasi implementasi HAM di Indonesia, memberikan deskripsi dan dokumentasi kontekstual terhadap situasi implementasi HAM di Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, indeks ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah dalam penyusunan kebijakan dan pemajuan HAM. Pasalnya, Indeks HAM Indonesia turut mengukur dampak kebijakan pemerintah terhadap masyarakat.

“Dengan melihat data yang ada, bisa membuat evaluasi dan program-program, agar bisa lebih bisa berkembang lagi … oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang akan kita buat betul-betul memaksimalkan dan meningkatkan HAM,” kata Farid.

Hari HAM Sedunia Ke-76 mengangkat tema “Harmoni dalam Keberagaman menuju Indonesia Emas 2045”. Melalui tema tersebut, Kemenham ingin memperkokoh nilai-nilai HAM, demokrasi, keadilan, dan perdamaian di tengah-tengah masyarakat.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Media Kementerian HAM Thomas Harming Suwarta, pada kesempatan yang sama, mengatakan, melalui peringatan Hari HAM Sedunia, pihaknya berharap nilai-nilai HAM lebih populer dan implementatif, tidak hanya bagi masyarakat tetapi juga aparatur pemerintah.

Momentum ini juga dimanfaatkan untuk mengarusutamakan HAM. Menurut Thomas, pengarusutamaan HAM terdiri dari lapisan dimensi kognitif yang berhubungan dengan pengetahuan serta dimensi aksiologis yang mengarah pada implementasinya.

Mainstreaming (pengarusutamaan, red.) HAM lebih kita arahkan kepada aparat sipil, ASN, penyelenggara negara, dan aparat pemerintah, baik itu keamanan maupun pertahanan, dalam konteks ini TNI/Polri,” tutur Thomas.

Puncak peringatan Hari HAM Sedunia Ke-76 di TMII, Selasa (10/12) digelar terbuka untuk masyarakat. Kemenham menyiapkan pesta rakyat dan kegiatan yang ramah anak. Selain itu, juga ada penganugerahan yang akan diberikan oleh Menteri HAM Natalius Pigai. https://blog-terkini.my.id

UNESCO masukkan kebaya dalam daftar Warisan Budaya Takbenda

UNESCO masukkan kebaya dalam daftar Warisan Budaya Takbenda

Tim Nasional Kebaya. (ANTARA/ Timnas Kebaya)

 UNESCO memasukkan kebaya ke dalam daftar Warisan Budaya Takbenda atas usulan bersama Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura dan Thailand.

Dari keterangan Kementerian Pariwisata, Seni dan Budaya Malaysia (MOTAC) yang diakses di Kuala Lumpur, Kamis, menyebutkan penetapan kebaya sebagai Warisan Budaya Takbenda UNESCO tersebut diumumkan dalam sesi ke-19 Komite Antarpemerintah untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda (IGC ICH) yang diselenggarakan pada 2 hingga 7 Desember 2024 di Asuncion, Paraguai, Rabu (4/12).

Penetapan itu dilakukan oleh Komite Antarpemerintah untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda UNESCO, terdiri dari 24 Negara Anggota Konvensi 2003 untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda.

Keterangan media itu menyebutkan bahwa dengan keberhasilan pendaftaran itu berarti Malaysia memiliki tiga nominasi gabungan atau nominasi multinasional yang berhasil diperoleh. Yang pertama pantun bersama Indonesia (2020) dan Upacara Wangkang bersama China (2020).

Pengakuan tersebut semakin berarti ketika Badan Evaluasi UNESCO telah mengakui berkas nominasi kebaya sebagai contoh berkas nominasi yang tepat dan prestisius untuk berkas nominasi bersama atau berkas multinasional.

MOTAC mengatakan serangkaian lokakarya digelar untuk melengkapi berkas nominasi kebaya.

Sebagai negara yang memimpin inisiatif itu, Malaysia telah menyelenggarakan lokakarya seri pertama pada 1-3 November 2022 di Port Dickson, Negeri Sembilan, yang dihadiri oleh perwakilan dari Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, Singapura dan Thailand.

Seri lokakarya kedua diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 6-8 Februari 2023 di Jakarta, Indonesia. Selain lokakarya tatap muka, MOTAC juga mengadakan pertemuan secara berkala daring untuk melengkapi informasi nominasi bersama.

Keberhasilan itu merupakan hasil upaya kolektif, termasuk kerja sama erat dengan negara-negara anggota ASEAN seperti Brunei, Indonesia, Singapura dan Thailand yang bersama-sama mempromosikan kebaya sebagai simbol warisan daerah. Hal itu juga menjadi tanggung jawab bersama untuk memastikan warisan budaya tersebut terus dilestarikan untuk generasi mendatang https://vip138go.com

Gerindra: Belum ada bahasan Jokowi dan keluarga gabung sebagai anggota

Gerindra: Belum ada bahasan Jokowi dan keluarga gabung sebagai anggota

Ketua Harian DPP Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa peluang Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya untuk bergabung dengan Partai Gerindra belum pernah dibahas di internal partainya.

“Saya nggak bisa jawab karena hal ini belum pernah dibahas di dalam partai,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Untuk itu, dia mengaku tidak dapat menjawab pertanyaan apakah Partai Gerindra akan membukakan dirinya untuk Jokowi dan keluarganya bergabung.

“Saya tidak bisa mengataskan Partai Gerindra dalam menjawab hal ini,” ucapnya.

Meski demikian, dia membenarkan bahwa mantan Wali Kota Medan Bobby Nasution yang juga menantu Presiden ke-7 RI Jokowi telah lebih dulu bergabung sebagai kader Partai Gerindra.

Dia menyebut saat mendaftarkan diri untuk berkontestasi pada Pilkada Sumatera Utara 2024, Bobby telah mengantongi kartu tanda anggota (KTA) Partai Gerindra..

“Seingat saya kalau Pak Bobby itu sudah punya KTA Gerindra memang pada waktu mendaftar di Pilgub Sumatera Utara,” kata dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya sudah tidak lagi menjadi bagian dari partai berlambang banteng moncong putih.

“Saya tegaskan kembali Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” kata Hasto dalam konferensi pers di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Rabu (4/12).

Ia menjelaskan Jokowi dan keluarga tidak lagi selaras dengan cita-cita partai yang diperjuangkan sejak zaman Presiden Pertama RI Soekarno berada di Partai Nasional Indonesia (PNI).

“PDI Perjuangan digerakkan oleh suatu cita-cita dan itu dibuktikan dengan pengiriman surat dari DPC Kota Surakarta, tempat kartu tanda anggota (KTA) Mas Gibran berasal yang memberitahukan bahwa berdasarkan undang-undang partai politik dan AD/ART partai, keanggotaannya secara otomatis berhenti,” ujarnya. https://blog-service.xyz

PPN 12% Berlaku 2025 Cuma Barang Mewah, Ini Alasannya!

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akhirnya memberikan kepastian mengenai kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% pada 2025.

Implementasi kebijakan tersebut tetap sesuai rencana, namun hanya untuk barang mewah.

“Untuk PPN 12% akan dikenakan hanya kepada barang-barang mewah jadi secara selektif,” ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/12/2024)

Dasco bersama pimpinan DPR lainnya menggelar konferensi pers tersebut usai bertemu dengan Prabowo.

Sementara itu untuk barang lainnya masih akan dikenakan pajak 11%. “Barang-barang pokok dan berkaitan dengan pelayanan yang langsung menyentuh kepada masyarakat masih tetap akan diperlakukan pajak yang sekarang yaitu 11%,” paparnya.

DPR juga mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar pajak pertambahan nilai (PPN) kebutuhan pokok diturunkan.

“Mengenai usulan dari kawan-kawan DPR bahwa ada penurunan pajak kepada kebutuhan-kebutuhan pokok yang langsung menyentuh kepada masyarakat, Bapak Presiden tadi menjawab bahwa akan dipertimbangkan dan akan dikaji,” kata Dasco.

Ketua Komisi XI DPR Misbakhun, menambahkan, alasan keputusan tersebut melihat pertimbangan kondisi daya beli masyarakat. Pada sisi lain, Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) juga sudah mengamanatkan kebijakan berlaku sebelum Januari 2025.

“Pemerintah hanya memberikan beban itu kepada konsumen pembeli barang mewah. Masyarakat kecil tetap kepada tarif PPN yang saat ini berlaku,” ungkap Misbakhun.

Misbakhun meminta masyarakat kelas menengah bawah tidak perlu khawatir kebijakan tersebut akan mengganggu daya beli ke depannya.

“Masyarakat tidak perlu khawatir karena ruang lingkup mengenai kebutuhan barang popok, kemudian jasa pendidikan, jasa kesehatan, kemudian jasa perbankan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pelayanan umum, jasa pemerintahan, tetap tidak digunakan PPN,” pungkasnya.

Hilirisasi Nikel Cs MIND ID Butuh 5 GW Listrik, Tapi..

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan injeksi bauksit perdana untuk proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase 1 PT Borneo Alumina Indonesia (BAI) yang berlokasi di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat pada Selasa (24/09/2024). (Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Presiden)

Holding BUMN Pertambangan MIND ID mengungkapkan kebutuhan pasokan listrik yang cukup besar untuk mendukung program hilirisasi yang digencarkan oleh pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto. Adapun besaran pasokan listrik yang dibutuhkan paling tidak sebesar 5 Giga Watt (GW).

Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso mengatakan bahwa pihaknya membutuhkan dukungan anggota Komisi XII DPR RI agar dapat lebih leluasa dalam penyediaan pasokan listrik untuk operasional smelter anak usaha. Pasalnya, kebutuhan listrik sebesar 5 GW ini belum dimasukkan ke dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

“Kami mempunyai kebutuhan dalam rangka pengembangan ke depan untuk dapat energi 5 GW. 5 GW ini tidak ada dalam RUPTL, sehingga kami mohon izin agar diberikan dukungan agar bisa lebih leluasa menyediakan listrik untuk kebutuhan sendiri,” kata Hendi dalam RDP bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (4/12/2024).

Sebelumnya, Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID Dilo Seno Widagdo menyampaikan pihaknya berencana menggelontorkan investasi besar hingga Rp 267 triliun untuk mendukung proyek hilirisasi empat anggota Holdingnya hingga 2029. Anggaran tersebut tercantum dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).

Namun demikian, investasi besar ini memerlukan dukungan pasokan listrik yang signifikan, yakni mencapai 5 GW hingga 2029. Namun, kebutuhan listrik ini belum tercantum di dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.

“MIND ID untuk investasi yang tadi Rp 267 triliun butuh energy primer 5 Giga Watt sampai dengan 2029. Gak ada satupun dari 5 Giga Watt itu yang ada di RUPTL,” kata Dilo dalam acara MIND ID Commodities Outlook 2025 di Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Dilo mencontohkan proyek hilirisasi bauksit di Mempawah, Kalimantan Barat. Meskipun produksi masih terbatas, dampak ekonomi mulai dirasakan oleh masyarakat lokal.

“PDB per kapitanya udah naik, udah 2 digit di Mempawah sekarang, alhamdulillah. Artinya kehadiran daripada proyek-proyek hilirisasi ini memang punya dampak langsung sama restoran, sama kos-kosan, sama fasilitas-fasilitas yang memang nantinya bisa jadi sumber yang mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah,” katanya.

Oleh sebab itu, ia menilai apabila semua ini dibebankan kepada badan usaha akan cukup memberatkan. Sehingga dibutuhkan kolaborasi untuk saling mendukung program hilirisasi yang telah digencarkan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Minyak Jelantah untuk Energi Berkelanjutan

Ilustrasi minyak goreng jelantah. (Dok. Freepik)

Sebagian besar dari kita pasti pernah menggunakan minyak goreng dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya, minyak goreng digunakan lebih dari sekali sampai menjadi minyak jelantah. Seringkali, minyak jelantah di rumah tangga dibuang ke saluran pembuangan air. Padahal, minyak jelantah dapat membeku pada suhu rendah sehingga dapat mengakibatkan saluran air tersumbat, menutupi permukaan air, serta mencemari air dan tanah. Namun, kebanyakan masyarakat tetap memilih untuk membuang minyak jelantah. Lalu, ke mana sebaiknya minyak jelantah dibuang?

Ternyata, minyak jelantah atau used cooking oil (UCO) memiliki manfaat yang belum banyak diketahui masyarakat. Minyak jelantah dapat diolah menjadi produk lain yang memiliki nilai tambah, bahkan juga bisa diekspor. Namun, edukasi terkait manfaat minyak jelantah belum tersampaikan dengan baik. Menurut hasil penelitian Traction Energy Asia pada lima kota besar di Indonesia pada tahun 2022, hanya sekitar 12% responden rumah tangga yang mengetahui bahwa minyak jelantah dapat dimanfaatkan menjadi produk lain. Sampai beberapa minggu yang lalu, Penulis adalah bagian dari 78% yang belum mengetahui manfaat lain dari minyak jelantah.

Potensi minyak jelantah sebagai substitusi bahan baku biofuel

Kementerian ESDM melaporkan bahwa produk bahan bakar domestik yang penjualannya paling banyak pada tahun 2023 adalah biogasoil, atau biasa disebut biosolar. Biosolar adalah campuran dari solar dengan produk biodiesel, umumnya menggunakan bahan turunan dari crude palm oil (CPO). Porsi biodiesel telah mencapai 35% pada tahun 2023 seiring dengan program B35 yang diamanatkan oleh pemerintah. Sejak mandat pencampuran biodiesel pada tahun 2015, penjualan biosolar terus meningkat sekitar 12,3% setiap tahunnya, mengindikasikan potensi biofuel yang besar dalam langkah dekarbonisasi sektor transportasi di Indonesia.

Selain biosolar, Indonesia juga tengah mengembangkan bioavtur, atau biasa disebut sebagai Sustainable Aviation Fuel (SAF), yaitu campuran dari avtur dengan biofuel yang berasal dari produk turunan minyak kelapa sawit yaitu Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Oil (RBDPKO) yang biasa dipakai di Indonesia.

Namun, CPO dan RBDPKO juga dimanfaatkan di sektor-sektor lain, seperti pangan, industri kosmetik, industri kimia, dan lain-lain. Selain itu, produk minyak kelapa sawit merupakan komoditas ekspor unggulan Indonesia. Dengan posisi Indonesia sebagai produsen dan eksportir minyak kelapa sawit nomor satu di dunia2, Kementerian Keuangan melaporkan bahwa komoditas ini menjadi salah satu motor penggerak produk domestik bruto di sektor pertanian dan perkebunan (tumbuh 1,69%) serta pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan III tahun 2024 (4,95%). Dengan perlunya mempertahankan eksistensi Indonesia di pasar global serta banyaknya sektor yang membutuhkan komoditas ini, minyak kelapa sawit menjadi komoditas yang most wanted.

Oleh karena itu, minyak jelantah menjadi kunci dalam usaha diversifikasi sumber bahan baku biofuel. Minyak jelantah yang termasuk dalam kategori limbah rumah tangga adalah komoditas yang tidak memiliki nilai. Produksinya pun tidak membutuhkan lahan maupun sumber daya alam tambahan, sehingga jejak karbon yang dihasilkan untuk memproduksinya lebih sedikit dibandingkan produk turunan kelapa sawit. Dengan keuntungan tersebut, biofuel berbahan baku minyak jelantah berpotensi untuk menjadi substitusi untuk komoditas CPO dan RDBPKO sebagai campuran untuk memproduksi biosolar maupun bioavtur.

Tantangan industri minyak jelantah

Di pasar internasional, Indonesia menempati peringkat pertama sebagai produsen dan eksportir minyak goreng. Sepatutnya, Indonesia juga dapat menjadi pemain utama dalam pasar minyak jelantah. Namun, Indonesia hanya menduduki peringkat sepuluh eksportir minyak jelantah terbesar di dunia dengan nilai ekspor sebesar 243,8 juta dolar AS pada tahun 2023. Perbandingannya, Malaysia yang merupakan negara ekspotir minyak goreng peringkat dua di dunia, menempati peringkat tiga eksportir minyak jelantah dengan nilai ekspor sebesar 914,5 juta dolar AS pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan masih banyak potensi minyak jelantah Indonesia yang belum dimaksimalkan.

Kementerian ESDM menyampaikan bahwa salah satu tantangan terbesar penggunaan minyak jelantah sebagai bahan baku biofuel adalah jaminan pasokan ketersediaannya. Pasalnya, belum ada standar terkait batas pemakaian minyak goreng sampai menjadi minyak jelantah. Akibatnya, masyarakat tetap menggunakan minyak goreng yang sudah tidak layak berulang-ulang kali, sehingga potensi produksi pasokan minyak jelantah tidak dapat diprediksi secara akurat. Hal ini sangat bergantung pada perilaku masing-masing rumah tangga dan industri penghasil minyak jelantah.

Selain itu, sistem pengumpulannya pun belum efektif. Jumlah pengepul minyak jelantah belum optimal dan belum ditempatkan di lokasi-lokasi strategis. Padahal, walaupun tanpa intervensi pemerintah, masyarakat kini telah dapat menjual minyak jelantah ke pengepul dengan harga yang beragam, bahkan dapat mencapai Rp6.500 per liter. Insentif yang telah ada ini seharusnya dapat mendorong masyarakat untuk berlomba-lomba untuk mengumpulkan minyak jelantah, namun informasi yang sampai di masyarakat masih minim.

Meskipun banyak tantangannya, beberapa tahun terakhir Indonesia telah mengekspor minyak jelantah ke berbagai negara baik di benua Asia, Eropa, sampai di Afrika. Nilai dari ekspor minyak jelantah pun beragam, dari sekitar $0,6/kg sampai dengan $1,6/kg. Selain itu, jumlah ekspor minyak jelantah dari Indonesia ke negara pengimpor terlihat tidak stabil setiap tahunnya. Nilai dan volume ekspor yang tidak stabil dapat menandakan bahwa skema penjualan tersebut masih berupa jual-beli putus. Hal ini menimbulkan ketidakpastian pada produsen dan pengekspor minyak jelantah.

Mengembangkan domestik, juga menguasai internasional

Kepastian pasokan minyak jelantah dapat dicapai dengan adanya dukungan untuk pengembangan industri minyak jelantah di Indonesia. Diperlukan koordinasi antar kementerian dan lembaga serta industri dan asosiasi untuk memprioritaskan edukasi rutin terkait minyak jelantah, menciptakan sistem pengumpulan yang lebih efisien, serta membentuk skema insentif menarik untuk rumah tangga, industri penghasil minyak jelantah, maupun pengumpul minyak jelantah. Dalam pembiayaannya, mengingat pelaksanaan Nilai Ekonomi Karbon telah dilakukan di sektor kelistrikan, dana yang terkumpul dapat segera dikelola dan dialokasikan untuk sektor-sektor berkelanjutan yang membutuhkan, salah satunya adalah insentif untuk program minyak jelantah.

Di sisi demand, ketidakpastian dapat diatasi dengan mendorong kebutuhan minyak jelantah dalam negeri dengan mengembangkan industri bioavtur yang berbahan baku minyak jelantah. Kementerian Koordinasi Maritim dan Investasi (Kemenkomarves) telah menerbitkan dokumen peta jalan untuk target pencampuran SAF, yaitu 1% pada tahun 2027 dan meningkat sampai dengan 50% pada tahun 2060. Artinya, industri minyak jelantah sebagai bahan baku perlu dikembangkan seiring dengan kebutuhan SAF domestik yang akan terus meningkat.

Selain itu, kebutuhan SAF internasional juga perlu dipertimbangkan. Menurut proyeksi Wood Mackenzie, negara-negara Asia memiliki potensi untuk menjadi pemasok SAF untuk kebutuhan Eropa di masa depan. Namun, surplus dari neraca SAF Indonesia diperkirakan hampir mendekati nol. Padahal, terdapat potensi kebutuhan yang besar dari bandara-bandara Eropa yang akan mewajibkan 2% SAF pada tahun 2025, dan terus meningkat menjadi 70% SAF pada tahun 2050.

Dengan posisi Eropa yang saat ini sudah merupakan pengimpor minyak jelantah dari negara-negara Asia untuk diproses menjadi SAF, kemungkinan ke depannya volume minyak jelantah dan SAF yang dibutuhkan oleh Eropa dari Asia semakin besar. Sehingga, negara-negara Asia seperti Singapura yang diprediksikan akan memiliki surplus produksi SAF memiliki potensi yang tinggi dalam menguasai pasar internasional. Potensi ini tidak boleh terluput oleh Indonesia dalam melakukan perencanaan jangka panjang.

Berkembangnya industri minyak jelantah diharapkan dapat menjadi salah satu langkah strategis pemerintah Indonesia untuk mendukung transisi energi serta meningkatkan perekonomian nasional. Saat ini, langkah-langkah transisi energi kerap merupakan proyek besar yang tidak mengikutsertakan rakyat kebanyakan, dan biasanya hanya diketahui oleh kalangan industri dan pemerintah. Namun, kesadaran akan nilai ekonomi minyak jelantah diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat untuk dapat memberikan kontribusi kepada negara melalui langkah kecil; mengelola minyak jelantah untuk energi yang berkelanjutan.

Prabowo Ungkap Prestasi RI Gelar Pilkada, Sebut AS dan India

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) Tahun 2024 di Grha Bhasvara Icchana, kompleks kantor pusat Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (29/11/2024) malam. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, namun berhasil melaksanakan ratusan Pilkada dalam satu hari.

Pilkada 2024 diselenggarakan sebanyak 545 daerah dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

“Kita harus ingat kita adalah negara demokrasi kalau tidak salah ketiga terbesar di dunia. Nomor 1 India, nomor 2 Amerika Serikat, nomor 3 kita melaksanakan ratusan Pilkada dengan tertib,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Rabu (2/12/2024).

Meski ia tidak menampik ada ketidakpuasan dalam penyelenggaraan, namun menurutnya itu merupakan proses demokrasi.

“Bahwa di sana-sini akan ada ketidakpuasan akan ada yang melaksanakan gugatan dan sebagainya itu tidak ada masalah itu bagian dari demokrasi, ya kita harus ingat itu bagian dari adalah demokrasi,” kata Prabowo.

Dalam kesempatan itu, mantan menteri pertahanan ini juga memberikan ucapan terima kasih KPU, KPUD, Bawaslu, TNI hingga Polri atas keberhasilan melaksanakan Pilkada 2024. Menurutnya penyelenggaraan Pilkada serentak yang pertama kali dilakukan berjalan dengan aman.

“Saya berterima kasih kepada saudara-saudara juga TNI, Polri, BIN, KPU sampaikan terima kasih saya ke KPU, KPUD, Bawaslu semua unsur yang telah berhasil melaksanakan Pilkada serentak dengan baik, dengan aman, dalam hari yang sama sekian ratus pemilihan berjalan dengan aman tertib dan berhasil,” tuturnya.

Resmi Naik! Ini Daftar Terbaru Harga BBM di Seluruh SPBU Pertamina

Nozzle BBM Pertamax dan Pertamax Turbo di SPBU Pertamina. (Dok: PT Pertamina Patra Niaga)

PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi, khususnya untuk jenis BBM Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Kenaikan harga tersebut mulai berlaku per 1 Desember 2024.

Sedangkan, untuk harga BBM non subsidi jenis lainnya seperti Pertamax (RON 92) dan Pertamax Green (RON 95) masih tetap.

Begitu juga dengan jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yakni Pertalite (RON 90) dan BBM Solar Subsidi yang tidak mengalami perubahan pada Desember 2024 ini.

Berdasarkan pengumuman resmi Pertamina, PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Misalnya, di daerah DKI Jakarta, harga BBM Pertamax Turbo pada periode Desember 2024 ini dibanderol Rp 13.550 per liter, naik dari bulan November 2024 lalu seharga Rp 13.500 per liter.

Kemudian BBM Dexlite kini dibanderol Rp 13.400 dari sebelumnya Rp 13.050 per liter. Lalu, Pertamina DEX kini dibanderol 13.800 per liter dari sebelumnya Rp 13.440 per liter.

Tak cuma di DKI Jakarta, Pertamina juga menyesuaikan harga BBM dari Aceh hingga Papua. Berikut rincian harga BBM Pertamina berlaku di seluruh Indonesia per Desember 2024:

Provinsi Aceh

Pertamax: Rp 12.100

Pertamina Dex: Rp 13.800

Dexlite: Rp 13.400

Pertamax Turbo: Rp 13.550

Free Trade Zone (FTZ) Sabang

Pertamax: Rp 11.100

Dexlite: Rp 12.300

Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan

Pertamax: Rp 12.400

Pertamina Dex: Rp 14.100

Dexlite: Rp 13.700

Pertamax Turbo: Rp 14.150

Provinsi Riau

Pertamax: Rp 12.650

Pertamina Dex: Rp 14.400

Dexlite: Rp 14.000

Pertamax Turbo: Rp 14.150

Provinsi Kepulauan Riau

Pertamax: Rp 12.650

Pertamina Dex: Rp 14.400

Dexlite: Rp 14.000

Pertamax Turbo: Rp 14.150

Free Trade Zone (FTZ) Batam

Pertamax: Rp 11.500

Pertamina Dex: Rp 13.100

Dexlite: Rp 12.800

Pertamax Turbo: Rp 12.870

Provinsi Jambi

Pertamax: Rp 12.400

Pertamina Dex: Rp 14.100

Dexlite: Rp 13.700

Pertamax Turbo: Rp 13.850

Provinsi Bengkulu

Pertamax: Rp 12.650

Pertamina Dex: Rp 14.400

Dexlite: Rp 14.000

Pertamax Turbo: Rp 14.150

Provinsi Bangka Belitung

Pertamax: Rp 12.400

Pertamina Dex: Rp 14.100

Dexlite: Rp 13.700

Pertamax Turbo: Rp 13.850

Provinsi Lampung

Pertamax: Rp 12.400

Pertamina Dex: Rp 14.100

Dexlite: Rp 13.700

Pertamax Turbo: Rp 13.850

Provinsi DKI Jakarta

Pertamax: Rp 12.100

Pertamina Dex: Rp 13.800

Dexlite: Rp 13.400

Pertamax Turbo: Rp 13.550

Pertamax Green 95: Rp 13.150

Provinsi Banten

Pertamax: Rp 12.100

Pertamina Dex: Rp 13.800

Dexlite: Rp 13.400

Pertamax Turbo: Rp 13.550

Pertamax Green 95: Rp 13.150

Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur

Pertamax: Rp 12.100

Pertamina Dex: Rp 13.800

Dexlite: Rp 13.400

Pertamax Turbo: Rp 13.550

Pertamax Green 95: Rp 13.150

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Pertamax: Rp 12.100

Pertamina Dex: Rp 13.800

Dexlite: Rp 13.400

Pertamax Turbo: Rp 13.550

Pertamax Green 95: Rp 13.150

Provinsi Bali

Pertamax: Rp 12.100

Pertamina Dex: Rp 13.800

Dexlite: Rp 13.400

Pertamax Turbo: Rp 13.550

Pertamax Green 95: Rp 13.150

Provinsi NTT, NTB

Pertamax: Rp 12.100

Pertamina Dex: Rp 13.800

Dexlite: Rp 13.400

Pertamax Turbo: Rp 13.550

Pertamax Green 95: Rp 13.150

Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan

Pertamax: Rp 12.400

Pertamina Dex: Rp 14.100

Dexlite: Rp 13.700

Pertamax Turbo: Rp 13.850

Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat

Pertamax: Rp 12.400

Pertamina Dex: Rp 14.100

Dexlite: Rp 13.700

Pertamax Turbo: Rp 13.850

Provinsi Gorontalo

Pertamax: Rp 12.400

Pertamina Dex: Rp 14.100

Dexlite: Rp 13.700

Pertamax Turbo: Rp 13.850

Provinsi Maluku

Pertamax: Rp 12.400

Dexlite: Rp 13.700

Provinsi Maluku Utara

Pertamax: Rp 12.400

Dexlite: Rp 13.700

Provinsi Papua

Pertamax: Rp 12.400

Dexlite: Rp 13.700

Pertamax Turbo: Rp 13.850

Provinsi Papua Barat

Pertamax: Rp 12.400

Pertamina Dex: Rp 14.100

Dexlite: Rp 13.700

Provinsi Papua Selatan

Pertamax: Rp 12.400

Dexlite: Rp 13.700

Provinsi Papua Pegunungan

Pertamax: Rp 12.400

Dexlite: Rp 13.700

Provinsi Papua Tengah

Pertamax: Rp 12.400

Dexlite: Rp 13.700

Provinsi Papua Barat Daya

Pertamax: Rp 12.400

Pertamina Dex: Rp 14.100

Dexlite: Rp 13.700