Ratusan mahasiswa dan aktivis yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Maluku menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Maluku, menuntut DPRD Maluku mendesak Ketua DPR RI untuk mundur dari jabatannya.
Koordinator Aliansi Rakyat Maluku, Fadel Notanubun dalam orasinya di Ambon, Senin menyatakan bahwa kebijakan kenaikan tunjangan DPR merupakan bentuk ketidakpekaan elit politik terhadap penderitaan masyarakat.
“Di saat rakyat kesulitan mengakses kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, hingga harga pangan yang terus melonjak, elit DPR justru menambah fasilitas bagi dirinya sendiri. Ini penghinaan terhadap keadilan sosial dan pengkhianatan terhadap amanat konstitusi,” tegas Fadel.
Ia menambahkan, kenaikan gaji dan tunjangan DPR hanya memperlebar jarak sosial antara rakyat dengan wakilnya di Senayan.
“Bagaimana mungkin mereka mengaku sebagai representasi rakyat, jika kebijakan yang dibuat justru memperkaya diri sendiri dan menambah beban rakyat melalui pajak baru? Ini jelas kebijakan elitis dan tidak berkeadilan,” ujarnya.
Ia menambahkan, Ketua DPR RI hingga anggotanya dianggap gagal mewakili rakyat, karena menyetujui sejumlah kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat luas. Mulai dari pengesahan UU Cipta Kerja yang menuai gelombang penolakan, revisi UU KPK yang melemahkan lembaga antikorupsi.
Hingga pembahasan RKUHP yang sarat pasal kontroversial, semua menambah daftar panjang kekecewaan publik. Kritik semakin tajam ketika DPR dinilai tidak transparan dalam proses legislasi maupun pengambilan keputusan, sehingga rakyat merasa dikhianati oleh lembaga yang seharusnya menjadi representasi suara mereka.
Lebih lanjut, Fadel juga menekankan bahwa aksi ini tidak hanya sekadar penolakan, melainkan juga menawarkan solusi struktural. Aliansi mendesak segera disahkannya Rancanga Undang-Undang Daerah Kepulauan yang dianggap menjadi instrumen penting bagi keadilan pembangunan.
Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun menerima langsung aspirasi massa. Ia mengapresiasi cara penyampaian tuntutan yang dilakukan secara damai dan tertib.
“Apa yang disampaikan hari ini adalah suara rakyat Maluku yang harus didengar. DPRD Maluku berkomitmen untuk meneruskan aspirasi ini kepada pemerintah pusat dan DPR RI, termasuk desakan kepada Ketua DPR RI untuk mempertimbangkan langkah terbaik bagi bangsa, dan kita serahkan ke Ketum Partai Politik,” kata Benhur.