Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, dalam kegiatan di Pasuruan, Jawa Timur. ANTARA/HO-DPR
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyebut bahwa program Makan Bergizi Gratis membuka peluang ekonomi bagi para pelaku usaha mikro kecil dan koperasi (UMKK) di Kota Pasuruan, Jawa Timur, guna naik kelas dengan menjadi mitra pemerintah.
Menurut dia, para pelaku usaha kecil dan menengah berpeluang menjadi pemasok maupun penyedia layanan dalam proyek pengadaan barang dan jasa di pemerintahan.
“Saat ini program Presiden Prabowo Subianto adalah Makan Bergizi Gratis. Menurut saya, ini akan menarik ke depannya dalam pengadaan barang dan jasa,” kata Misbakhun dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat, saat menjadi pembicara pada kegiatan bertema Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pemberdayaan UMKK Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Elektronik di Kota Pasuruan, Jawa Timur.
Ia membeberkan, saat ini Presiden program tersebut bagi anak-anak sekolah.
Legislator yang membidangi keuangan dan perbankan itu menyebut, program itu merupakan peluang besar bagi para pelaku UMKK untuk berkembang.
Ia juga mendorong para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kota itu untuk mempersiapkan diri, guna mengambil bagian dalam program andalan Pemerintah tersebut.
Dia meyakini kuliner khas Pasuruan bisa masuk dalam menu untuk program Makan Bergizi Gratis.
“Jadi, bapak dan ibu harus siapkan (menu) mengingat Pasuruan ini terkenal dengan kulinernya, harus memenuhi standar gizi,” ujar dia.
Lebih lanjut dia membeberkan, untuk ambil bagian dalam program Pemerintah, para pelaku UMKK maupun UMKM harus segera mempelajari prosedur yang dibutuhkan ke depan.
Semua seluk-beluk terkait hal itu bisa dipelajari di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang dibawahi oleh Pemerintah Kota Pasuruan maupun pemkot di setiap daerah.
Hal penting sebagai pegangan pelaku UMKM yang ingin menjadi mitra pemerintah adalah transparansi dan kemampuan memenuhi syarat yang ditetapkan LKPP.
Sekjen Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) itu menjelaskan keberadaan LKPP menjadikan semua calon rekanan Pemerintah memiliki peluang sama.
“Pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan prosedur. Jadi, tidak sembarangan karena segala sesuatu harus ada pertanggungjawaban dan transparansinya. Oleh karena itu dengan adanya LKPP ini, semua memiliki kesempatan yang sama dalam proses pengadaan barang dan jasa,” ujar anggota dewan itu. https://dohowordglas.org