Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menanggapi isu terkait rencana Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang ingin merelokasi warga Gaza beberapa negara, salah satunya Indonesia.
“Pemerintah RI tidak pernah mendapatkan informasi apapun mengenai hal ini,” demikian pernyataan juru bicara Kemlu, Rolliansyah Soemirat, pada Senin (20/1/2025).
Rencana relokasi ini muncul setelah utusan Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, mempertimbangkan kunjungan ke Jalur Gaza sebagai bagian dari upayanya untuk menjaga kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas tetap berjalan.
Witkoff bekerja untuk mencapai stabilitas jangka panjang bagi Israel dan sekitar 2 juta warga Palestina yang telantar, melalui tiga fase kesepakatan yang dicapai minggu lalu.
Fase pertama, yang dimulai pada Minggu, diperkirakan berlangsung sekitar enam minggu dan melibatkan pembebasan sandera oleh Hamas dan tahanan Palestina oleh Israel. Fase kedua akan dinegosiasikan selama fase pertama dan diharapkan menghasilkan pembebasan tambahan sandera dan penarikan pasukan Israel dari Gaza.
Tujuan fase terakhir, yang juga masih perlu dinegosiasikan, adalah mengakhiri perang dan memulai pembangunan kembali Gaza.
Pertanyaan tentang bagaimana membangun kembali Gaza dan di mana sekitar 2 juta warga Palestina dapat dipindahkan sementara juga masih menjadi perdebatan. Indonesia, misalnya, sedang dibahas sebagai salah satu lokasi di mana beberapa dari mereka bisa pergi, kata pejabat transisi itu.
Namun, ide relokasi sangat kontroversial di kalangan warga Palestina dan Arab lainnya, karena banyak yang percaya bahwa relokasi akan menjadi langkah pertama dalam memaksa mereka meninggalkan tanah mereka oleh Israel.
Masalah memasukkan bantuan ke Gaza yang diperlukan dalam fase pertama kesepakatan gencatan senjata tetap menjadi tantangan. Israel khawatir bahwa Hamas akan mengambil sebagian dari bantuan yang masuk ke Gaza, sementara krisis kemanusiaan di sana semakin memburuk dengan kelaparan dan penyakit yang merajalela.
Adapun Witkoff, seorang pengembang real estat yang telah lama mengenal Trump, memasuki negosiasi untuk kesepakatan dengan mandat tunggal dari Trump: Membawa pulang para sandera, dan jika tidak, kembali dan jelaskan mengapa. Jendela untuk mencapai kesepakatan lebih sempit dari sebelumnya, dengan Trump menetapkan tenggat waktu hingga 20 Januari, ketika dia akan dilantik menjadi presiden.