Pemerintah India berencana memangkas tarif pajak penghasilan pribadi guna meningkatkan daya beli kelas menengah, terutama di tengah perlambatan ekonomi.
Menteri Keuangan India, Nirmala Sitharaman mengumumkan langkah tersebut dalam presentasi anggaran tahunan yang juga bertujuan mendorong investasi swasta, demi memperkuat pertumbuhan ekonomi.
Sebagai ekonomi terbesar kelima di dunia, India diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan paling lambat dalam jangka waktu empat tahun ke depan.
Faktor-faktor seperti lemahnya permintaan di perkotaan serta lesunya investasi swasta menjadi penyebab utama perlambatan ini. Selain itu, inflasi pangan yang tetap tinggi turut menggerus daya beli masyarakat.
Sitharaman mengatakan, guna mengatasi situasi ini pemerintah memasukkan berbagai kebijakan yang ditujukan untuk membantu masyarakat miskin, pemuda, petani, dan perempuan dalam anggaran fiskal 2025-26. Ia pun menyoroti perlunya reformasi perpajakan yang transformatif.
Pemerintah India mengumumkan bahwa individu dengan penghasilan hingga 1,28 juta rupee ($14.800) per tahun tidak perlu membayar pajak, naik dari ambang batas sebelumnya yang dipatok 700.000 rupee.
Selain itu, tarif pajak bagi mereka yang berpenghasilan di atas batas juga diturunkan. Langkah ini diperkirakan akan mengurangi pendapatan pajak sekitar 1 triliun rupee.
Meski memberikan insentif pajak, pemerintah tetap berupaya memperbaiki kondisi fiskalnya, dengan menargetkan defisit anggaran sebesar 4,4% dari PDB pada 2025-26, turun dari 4,8% PDB yang telah direvisi untuk tahun ini.
Untuk menutupi defisit fiskal tahun ini, pemerintah akan meminjam 14,82 triliun rupee ($171 miliar) melalui pasar obligasi.
Sementara, untuk menyeimbangkan pendapatan yang hilang akibat pemangkasan pajak, pemerintah menganggarkan peningkatan belanja modal yang moderat tahun ini, dengan alokasi naik menjadi 11,21 triliun rupee pada 2025-26.