DPR RI memberikan keleluasaan kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk melakukan realokasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang berjumlah Rp 3.621,31 triliun. Realokasi tersebut utamanya dilakukan untuk membentuk kementerian dan lembaga baru.
“Dalam rangka mendukung komposisi kabinet yang baru, Badan Anggaran dan pemerintah sepakat memberikan keleluasaan realokasi anggaran bagi kebutuhan anggaran kementerian dan lembaga yang baru,” kata Ketua Banggar DPR Said Abdullah dalam pidatonya di Rapat Paripurna pengesahan Rancangan APBN 2025, Kamis, (19/9/2024).
Said mengatakan pemberian keleluasaan ini bukan tanpa alasan. Dia mengatakanpenambahan kementerian dan lembaga merupakan hak konstitusional presiden dan wakil presiden. “Sebab hal itu merupakan kewenangan konstitusional presiden dan wakil presiden terpilih,” kata dia.
Penambahan dan kocok ulang nomenklatur kementerian santer terdengar menjelang Prabowo-Gibran dilantik pada 20 Oktober 2024. Ketua MPR Bambang Soesatyo menyebut Prabowo-Gibran berencana menambah jumlah kementerian dan lembaga menjadi 44.
Langkah Prabowo menambah jumlah kementerian semakin mulus karena DPR juga sudah mengesahkan revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Salah satu perubahan krusial dalam revisi itu adalah perubahan Pasal 15 yang mengatur jumlah kementerian dan lembaga maksimal 34. Pasal tersebut diganti menjadi sesuai dengan kebutuhan Presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintah.
Dikutip dari CNN Indonesia, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkap bahwa Prabowo Subianto bakal melakukan sejumlah perombakan terhadap kementerian usai dilantik pada 20 Oktober mendatang.
Menurut Muzani, bakal ada kementerian yang digabung dan dipisah oleh Prabowo. Namun, Muzani belum mengungkap daftar kementerian yang bakal kena perombakan tersebut.