Rancangan anggaran belanja Kementerian atau Lembaga (K/L) membengkak pada 2025, setelah Presiden Terpilih Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono kemarin, Senin (9/9/2024).
Rancangan anggaran belanja K/L kini menjadi sebesar Rp 1.160,08 triliun, dari postur sementara yang dibahas sebelumnya di Badan Anggaran atau Banggar DPR sebesar Rp 1.094,65 triliun. Sementara itu, belanja non K/L menjadi berkurang drastis menjadi sebesar Rp 1.541,35 triliun dari sebelumnya Rp 1.606,78 trilun.
“Terjadi perkembangan mengikuti diskusi yang dilkaukan Ibu Menkeu dengan Pak Presiden Terpilih terakhir kemarin siang,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata saat rapat kerja dengan Banggar DPR, Jakarta, Selasa (10/9/2024).
Isa menjelaskan, peningkatan belanja K/L itu tidak akan menyebabkan defisit anggaran yang rancangannya sebesar Rp 616,19 triliun atau 2,53% dari PDB berubah, lantaran pembengkakan belanja K/L itu hanya menggeser pos alokasi anggaran dari belanja non K/L.
“Jadi ada peningkatkan signifikan, dengan sendirinya belanja non K/L dari Rp 1606,8 triliun jadi Rp 1.541,4 triliun dengan rincian untuk belanja non K/L praktis tidak ada perubahan kecuali pengelolaan belanja lainnya berkurang karena sebagian sudah kita geser ke belanja K/L dari Rp 556,7 triliun jadi Rp 491,2 triliun,” tegas Isa.
Pada kesempatan itu, Isa menegaskan, untuk anggaran pendidikan masih tetap dengan posisi sebesar Rp 724,3 triliun, sedangkan untuk alokasi fungsi, bidang prioirtas, dan jenis belanja akan disesuai dengan hasil kesepakatan Panja Belanja Pemerintah Pusat (BPP).
Panja BPP sendiri sudah mengetuk palu kesepakatan terhadap perubahan belanja K/L seusai pertemuan Prabowo, Sri Mulyani, dan Thomas Dijwandono. Kini, penetapan RAPBN 2025 untuk pos belanja negara sedang memasuki tahap perumusan dan sinkronisasi di timus dan timsi Panja.