PT Panamtex sudah diputuskan pailit oleh Pengadilan Negeri Semarang, sedangkan PT Dupantex juga sudah tidak beroperasi.
Sekretaris Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jawa Tengah Tabiin mengungkapkan, gaji para pegawai PT Dupantex juga belum dibayar.
“Sudah tiga bulan gaji karyawan ini belum dibayar, termasuk THR juga masih dicicil,” kata Tabiin kepada CNBC Indonesia, Selasa (24/9/2024).
Namun karyawan masih mau menghadapi perusahaan dengan musyawarah dengan kesepakatan pembayaran hak karyawan tersebut terjadi pada bulan Oktober. Hingga kini karyawan belum menempuh langkah hukum ke pengadilan.
“Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan juga padahal udah mau akhir September. Kalau gini terus mungkin kita ajukan ke pengadilan juga nantinya,” kata Tabiin.
Para karyawan masih bersabar dengan situasi perusahaan karena menyadari tengah dalam masa sulit. Namun, jika terus menerus tidak ada kejelasan maka ada langkah hukum juga.
“Mereka Dupantex ini lebih mengandalkan dalam negeri dibanding ekspor, sedangkan pasar dalam negeri lagi lesu banyak produk China. Ekspor Dupantex paling hanya sekitar 10%,” ujar Tabiin.
Tutup Juni 2024
Sebelumnya, kabar tutupnya pabrik Dupantex diungkapkan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi. Dia mengatakan, Dupantex tutup karena mengalami penurunan order secara bertahap hingga sama sekali tak ada lagi orderan.
“Pabrik tekstil tutup bertambah satu lagi. Baru tanggal 6 Juni, PT S. Dupantex yang berlokasi di jalan Pantura, Pekalongan, Jawa Tengah,” katanya kepada CNBC Indonesia, dikutip Senin (10/6/2024).
“Ini menambah daftar pabrik tekstil yang melakukan PHK sejak awal tahun 2024. Ada yang efisiensi ada yang pabriknya tutup karena tak bisa lagi bertahan,” tambahnya.
Hingga pukul 12:00 WIB, IHSG terkoreksi 0,2% ke posisi 7.727,59. IHSG pun kembali menembus level psikologis 7.700, setelah sempat terkoreksi ke level psikologis 7.600 di awal sesi I hari ini.
Nilai transaksi indeks pada sesi I hari ini sudah mencapai sekitar Rp 6,6 triliun dengan melibatkan 17 miliar saham yang berpindah tangan sebanyak 679.161 kali. Sebanyak 281 saham menguat, 278 saham melemah dan 230 saham cenderung stagnan.
Secara sektoral, sektor infrastruktur kembali menjadi yang paling parah koreksinya dan menjadi penekan terbesar IHSG yakni mencapai 1,95%. Namun, sektor energi menjadi penahan koreksi IHSG di sesi I hari ini yakni sebesar 1,53%/
Dari sisi saham, saham BREN kembali menjadi penekan terbesar IHSG yakni mencapai 66 indeks poin. Namun, dua saham perbankan raksasa menjadi penahan koreksi sehingga IHSG berhasil memangkas koreksinya.
Adapun kedua saham perbankan raksasa tersebut yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) yang mencapai 14,4 indeks poin dan saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) sebesar 11,1 indeks poin.
Berikut saham-saham penekan dan penahan koreksi IHSG pada sesi I hari ini.
Pergerakan IHSG pada hari ini masih cenderung diwarnai oleh sentimen keluarnya emiten konglomerasi Prajogo Pangestu yakni BREN yang keluar dari FTSE karena tidak memenuhi ketentuan free float.
Dalam pernyataan FTSE, mereka menjelaskan ada empat pemegang saham yang mengendalikan 97% dari total saham yang diterbitkan. Pada Rabu mendatang, FTSE Russel akan resmi melakukan penghapusan saham BREN dari indeks FTSE.
Hal ini berpotensi membuat IHSG kembali bergejolak. Pasalnya, BREN menjadi saham dengan kapitalisasi pasar jumbo, sehingga pergerakannya cenderung mempengaruhi IHSG.
Di lain sisi, pasar masih menimbang dampak dari dipangkasnya suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) dan bank sentral Amerika Serikat (AS).
Sebelumnya pada pekan lalu, Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI akhirnya memangkas suku bunga acuan atau BI Rate pada September 2024. BI rate ditetapkan menjadi 6% dari sebelumnya 6,25%.
Sementara suku bunga Deposit Facility juga dipangkas menjadi 5,25%, dan suku bunga Lending Facility menjadi 6,75%.
Pemangkasan suku bunga ini adalah yang pertama sejak Februari 2021. BI mengerek suku bunga sebesar 275 bps sepanjang Agustus 2022-April 2024 sebelum menahannya pada Mei, Juni, Juli, dan Agustus 2024.
Tak hanya BI, bank sentral AS (Federal Reserve/The Fed) juga memangkas suku bunga acuannya pekan lalu. Bahkan, The Fed memangkas sebesar 50 basis points (bps) menjadi 4,75-5,0% pada Rabu waktu AS atau Kamis dini hari waktu Indonesia.
Pemangkasan sebesar 50 bps lebih besar dibandingkan ekspektasi pasar yang hanya 25 bps. Pemangkasan ini merupakan yang pertama sejak Maret 2020 atau empat tahun lalu saat awal pandemi Covid-19.
Seperti diketahui, The Fed mengerek suku bunga sebesar 525 bps sejak Maret 2022 hingga Juli 2023. Mereka kemudian menahan suku bunga di level 5,25-5,50% pada September 2023-Agustus 2024 atau lebih.
Pada Kamis pekan lalu (19/9/2024), FTSE Russell mengumumkan bahwa saham BREN PT, perusahaan energi terbarukan milik konglomerat Prajogo Pangestu akan dihapus dari FTSE Global All Cap Index.
Penghapusan ini berlaku efektif mulai 25 September 2024. Manajemen FTSE mengungkapkan alasan penghapusan tersebut karena saham BREN hanya dikuasai empat pemegang saham utama sebanyak 97% dari seluruh saham yang beredar.
Hal tersebut mengindikasikan bahwa saham BREN tidak memenuhi syarat free float.Sebagai informasi, syarat minimum free float untuk masuk dalam indeks FTSE adalah 5% dari total saham yang diperdagangkan publik.
Dalam dua hari perdagangan setelah FTSE mengeluarkan BREN, saham-nya mengalami ARB beruntuk dan telah anjlok nyaris 40% ke posisi Rp7.075 per lembar hingga akhir sesi I hari ini, Senin (23/9/2024). Dalam periode tersebut BREN kapitalisasi pasar-nya sudah menguap Rp528,45 triliun.
Kapitalisasi saham BREN kini kurang dari Rp1 kuadriliun yang membuatnya harus rela tergeser sebagai saham paling ber-value di bursa, digantikan lagi oleh saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA).
Sebenarnya, ini bukan kali pertama BREN gagal masuk ke indeks FTSE. Pada Juni 2024, perusahaan juga batal masuk indeks karena masuk dalam papan pemantauan khusus BEI dengan skema full call auction, di mana perdagangan saham dilakukan pada sesi tertentu berdasarkan volume terbesar.
Lantas bagaimana tanggapan manajemen BREN setelah didepak dari FTSE?
Tindakan ini kemudian menuai reaksi dari manajemen BREN, yang melalui Legal & Corporate Secretary Department, Randika Pratama, menyatakan bahwa klaim tersebut tidak akurat.
Randika menegaskan bahwa informasi yang diberikan FTSE salah dan mendesak agar pernyataan tersebut segera ditinjau ulang.
Menurutnya, BREN telah mematuhi peraturan yang berlaku, baik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bursa Efek Indonesia (BEI), terkait dengan jumlah saham yang beredar di publik.
Bahkan, OJK telah menyetujui penawaran umum perdana (IPO) BREN dengan mempertimbangkan pemenuhan minimal 10% saham yang diperdagangkan publik, serta kepatuhan terhadap Peraturan BEI yang mensyaratkan minimal 7,5% free float.
Manajemen BREN pun meminta FTSE Russell untuk mencabut pernyataan tersebut dan segera menerbitkan koreksi resmi. Mereka juga menyampaikan bahwa volatilitas saham yang terjadi setelah pengumuman ini berdampak negatif pada nilai kapitalisasi pasar perusahaan.
Hal tersebut lalu menghasilkan memori bawah sadar kalau benar Indonesia dijajah selama itu oleh negeri kincir angin.
Untungnya, pada 1968 ada seorang ahli hukum bernama Gertrudes Johannes Resink yang sukses mematahkan mitos tersebut. Resink memaparkannya dalam karya Indonesia’s History Between the Myths: Essays in Legal History and Historical Theory (1968). Hasilnya menyimpulkan bahwa Indonesia tidak dijajah 350 tahun oleh Belanda.
Lantas, seperti apa faktanya?
Selama ini narasi 350 tahun penjajahan diperoleh dari awal mula kedatangan orang Belanda pertama kali ke Indonesia pada 1596 sampai kemerdekaan tahun 1945.
Namun, hal yang harus dicermati: apakah kedatangan orang Belanda pertama kali bertujuan untuk menjajah? Sejarah mencatat mereka datang untuk berdagang, sekalipun dari perdagangan proses kolonialisme tercipta.
Lalu: jika terjadi penjajahan, apa iya pemerintah kolonial Belanda menguasai wilayah Indonesia dalam satu waktu bersamaan? Tentu tidak. Pemerintah kolonial Belanda sendiri baru terbentuk pada 1800, setelah VOC bangkrut.
Kedua pertanyaan itu lantas mendorong Resink melakukan riset.
Dia membedah dokumen-dokumen hukum dan surat perjanjian milik kerajaan-kerajaan. Selama proses pembedahan, dia mengetahui banyak kerajaan dan negara di Indonesia yang belum pernah ditaklukkan Belanda sampai tahun 1900-an.
Pada abad ke-17, misalnya, kerajaan-kerajaan lokal bisa menjalin hubungan diplomatik dengan bangsa-bangsa lain tanpa diatur oleh pemerintahan VOC. Lalu, sepanjang 1900-an, masih banyak kerajaan lokal yang belum dijajah Belanda. Seperti, Aceh yang baru dikalahkan pada 1903, Bone pada 1905 dan Klungkung, Bali, pada 1908.
Dari sini, Resink mengambil kesimpulan: Tidak ada satupun wilayah Indonesia yang benar-benar dijajah selama 350 tahun. Jika menarik garis dari pendudukan di Klungkung, Bali, pada 1908 saja, maka Belanda baru menjajah Indonesia 37 tahun.
Kendati kekeliruan terjadi, Belanda tetap saja ngotot menjajah Indonesia selama 350 tahun. Sikap ini sebetulnya ditunjukkan untuk gagah-gagahan.
Pada 1936, misalnya, Gubernur Jenderal de Jonge dengan bangga menyebut sudah menjajah Indonesia selama 300 tahun supaya orang tahu betapa kuatnya Belanda. Padahal, Belanda saja baru bisa menguasai seluruh wilayah pada tahun 1900-an.
Berkat jasanya mematahkan mitos penjajahan, Resink sangat dihormati di Indonesia. Dia pun diberi kewarganegaraan Indonesia oleh Soekarno pada 1950. Sayangnya, sekalipun sudah ada yang mematahkan mitos tersebut, banyak orang terlanjur percaya Indonesia dijajah 350 tahun oleh Belanda.
“Yang tahu hanya Pak Prabowo,” kata Budi ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip Sabtu, (21/9/2024).
Meski begitu, Budi mengatakan komunikasinya dengan Prabowo terjalin baik. Hal itu terjadi karena mereka sama-sama menjabat menteri di kabinet Presiden Joko Widodo. Budi Sadikin mengelak ketika ditanya apakah bersedia menjadi Menkeu atau tidak.
“Itu yang menentukan Pak Prabowo,” kata Budi.
Nama Budi Gunadi Sadikin masuk dalam bursa calon Menkeu Prabowo-Gibran sejak pertengahan tahun ini. Media asing Bloomberg beberapa waktu lalu menginformasikan bahwa empat bankir sedang ditimbang oleh Prabowo menjadi Menteri Keuangan selanjutnya.
Budi Gunadi merupakan seorang bankir. Lulus dari jurusan fisika nuklir Institut Teknologi Bandung (ITB), Budi memilih berkarir di sektor keuangan.
Kariernya terus menanjak hingga berhasil menjadi Direktur Utama PT Bank Mandiri. Sebelum menjadi Menteri Kesehatan, Budi sempat menduduki jabatan Wakil Menteri BUMN
“Seperti dikatakan Pak Menko Luhut Binsar Pandjaitan sekarang sudah US$ 34 miliar nilai dari ekspor nikel kita, dari yang sebelumnya Rp 33 triliun melompat jadi kira-kira Rp 510 triliun,” kata Jokowi dikutip Sabtu (21/9/2024).
Jokowi menceritakan kebijakan hilirisasi dengan menyetop keran ekspor bijih nikel awalnya menuai pro-kontra. RI bahkan sampai digugat Uni Eropa (UE) di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).
“Dan kita kalah. tapi saya sampaikan negara ini adalah negara yang berdaulat, kepentingan nasional adalah segala-galanya buat kita. Tidak bisa kita didikte oleh siapapun,” kata Jokowi.
Jokowi mengatakan yang terpenting saat ini Indonesia sudah memulai untuk mengembangkan industri sebagai ekosistem besar dari kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV). Sehingga, impian membuat ekosistem kendaraan listrik kuat dan terintegrasi yang satu per satu mulai terwujud.
“Smelter nikel dan turunannya di Morowali, di Weda Bay dan lokasi-lokasi lainnya sudah mulai berjalan. Yang kedua di Agustus dan September smelter dari Freeport dan Amman Mineral di Sumbawa dan Gresik juga sudah akan berproduksi,” kata Jokowi.
Ketiga, lanjut Jokowi, bauksit di Mempawah Kalimantan Barat (Kalbar) ditargetkan pada bulan depan akan mulai percobaan produksi.
“Kalau semuanya jadi, ekosistemnya akan terbangun, kita akan bisa masuk ke global supply chain yang akan memberikan nilai tambah yang besar baik masalah rekrutmen, tenaga kerja maupun pertumbuhan ekonomi kita,” tambahnya.
Ditambah lagi, Presiden Jokowi juga sudah meresmikan pabrik bahan anoda baterai lithium milik PT Indonesia BTR New Energy Material, di Kendal, Jawa Timur, Rabu (7/7/2024).
“Saya sangat menghargai kecepatan pembangunan pabrik ini. Baru 10 bulan yang lalu kita tandatangan di Beijing. Tau-tau pabriknya sudah jadi. Ini yang namanya kecepatan dan negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat dan kita sekarang sudah jadi negara yang cepat,” tandas Jokowi.
Pegadaian sendiri menjual berbagai jenis emas, yaitu emas dan Galeri 24, Antam dan UBS, Ukurannya pun dijual beragam, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Emas Galeri24 harganya Rp1.403.000 per gram. Emas Galeri24 sendiri tersedia lengkap mulai ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Pada perdagangan hari ini emas Antam harga 1 gram tercatat 1.480.000. Emas ini tersedia mulai ukuran/satuan 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Sementara, UBS yang dikeluarkan PT Untung Bersama Sejahtera harganya naik Rp4.000 menjadi Rp1.403.000 per gram. Emas UBS sendiri tersedia lengkap mulai ukuran 0,5 gram hingga 500 gram.
Apalagi Indonesia terbukti telah berhasil menjalani proses pemilu demokratis yang mampu menjaga kestabilan politik di awal tahun ini. Usai terpilihnya pemerintahan yang baru, perhatian tertuju pada kebijakan ekonomi dalam mewujudkan pertumbuhan Indonesia yang lebih tinggi, konsisten, dan berkualitas di bawah kepemimpinan baru.
Melalui kebijakan ekspansif, terutama kebijakan fiskal, Indonesia diyakini mampu mewujudkan momentum pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan kisaran saat ini sebesar 5%-6%.
Bidang-bidang transformasi struktural seperti hilirisasi komoditas, pemindahan ibu kota, serta respons terbuka terhadap proyek-proyek berbasis investasi telah membuahkan hasil dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menjadi bukti konkret bahwa Indonesia terus melangkah menuju arah yang lebih baik dengan pendekatan pragmatis dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.
Periode ini adalah masa yang tepat untuk menyambut kepemimpinan baru di Indonesia, serta memahami hal yang dapat dilakukan agar menghasilkan strategi ekonomi sesuai dengan pertumbuhan negara.
Pertama, persoalan potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu dipahami secara tepat. Indonesia mencatat pertumbuhan yang stabil, setidaknya sebesar 5%, dengan hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga.
Namun, Indonesia masih memiliki peluang untuk meningkatkan investasi yang lebih berkualitas dan bernilai tambah agar berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Indonesia juga bisa berfokus pada kebijakan fiskal yang menyasar sektor-sektor ekonomi dengan efek pengganda lebih tinggi.
Tak hanya itu, Indonesia juga punya kemampuan menyelaraskan kebijakan investasi asing langsung dengan sektor-sektor utama untuk meningkatkan output dan mencetak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.
Kedua, dekade berikutnya akan sangat penting bagi Indonesia dalam menghadapi perubahan lanskap global yang disebabkan perubahan teknologi serta ketidakpastian geopolitik. Indonesia harus menata ulang fokus strategi dalam memanfaatkan demografi yang besar, serta mengadopsi teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas secara menyeluruh.
Ketiga, dalam rangka memulai kebijakan ekonomi baru dan melanjutkan kebijakan transformatif yang sudah sukses, Indonesia perlu mengarahkan pandangan hingga tahun 2045. Jalan yang dilalui Indonesia cukup terjal, karena negara ini harus tumbuh setidaknya 7%-8% secara konsisten agar mampu mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan keluar dari ancaman jebakan pendapatan kelas menengah.
Untuk menjalankan hal tersebut, persoalan-persoalan yang relevan seperti prioritas belanja ekonomi utama pada pemerintahan mendatang perlu dijawab secara menyeluruh.
UOB Indonesia yakin jika strategi kebijakan fiskal yang didorong pertumbuhan dipahami dengan benar, maka investor asing dipastikan akan masuk ke Indonesia. Mereka tidak hanya untuk mengejar dividen pertumbuhan bagi Indonesia, melainkan juga berpotensi meningkatkan investasi dalam negeri.
Ke depannya, upaya ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih cepat untuk mewujudkan ambisi menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia dengan status pendapatan tinggi.
Lantas, UOB Indonesia Economic Outlook 2025 akan membahas seluruh permasalahan penting tersebut. Adapun UOB Indonesia Economic Outlook 2025 mengangkat tema “Menyongsong Indonesia Hebat / Ushering A New Dawn for Remarkable Indonesia.
Acara ini akan berlangsung di Grand Ballroom, Hotel Indonesia Kempinski, pada Rabu, 25 September 2024 mendatang.
Tak ketinggalan, forum tahunan ini akan dihadiri oleh Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia; Burhanuddin Abdullah, Penasihat Presiden Terpilih; Enrico Tanuwidjaja, ASEAN Economist UOB; Tirta Nugraha Mursitama, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal, Kementerian Investasi/BKPM; R. Triwahyono, Kepala Grup Review dan Strategi Pengelolaan Moneter, Departemen Pengelolaan dan Aset Sekuritas, Bank Indonesia; dan Dradjad Hari Wibowo, Ekonom INDEF.
Dengan begitu, UOB Indonesia Economic Outlook 2025 diharapkan tidak hanya memberikan gambaran mengenai strategi perekonomian di bawah kepemimpinan yang baru, melainkan juga gagasan dan strategi yang mendukung agar perekonomian Indonesia mencapai tingkat dan kesejahteraan lebih tinggi dan lebih berkualitas.
UOB Indonesia Economic Outlook 2025 juga akan disiarkan secara langsung melalui akun YouTube UOB Indonesia dan CNBC Indonesia TV.
“Dalam rangka mendukung komposisi kabinet yang baru, Badan Anggaran dan pemerintah sepakat memberikan keleluasaan realokasi anggaran bagi kebutuhan anggaran kementerian dan lembaga yang baru,” kata Ketua Banggar DPR Said Abdullah dalam pidatonya di Rapat Paripurna pengesahan Rancangan APBN 2025, Kamis, (19/9/2024).
Said mengatakan pemberian keleluasaan ini bukan tanpa alasan. Dia mengatakanpenambahan kementerian dan lembaga merupakan hak konstitusional presiden dan wakil presiden. “Sebab hal itu merupakan kewenangan konstitusional presiden dan wakil presiden terpilih,” kata dia.
Penambahan dan kocok ulang nomenklatur kementerian santer terdengar menjelang Prabowo-Gibran dilantik pada 20 Oktober 2024. Ketua MPR Bambang Soesatyo menyebut Prabowo-Gibran berencana menambah jumlah kementerian dan lembaga menjadi 44.
Langkah Prabowo menambah jumlah kementerian semakin mulus karena DPR juga sudah mengesahkan revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Salah satu perubahan krusial dalam revisi itu adalah perubahan Pasal 15 yang mengatur jumlah kementerian dan lembaga maksimal 34. Pasal tersebut diganti menjadi sesuai dengan kebutuhan Presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintah.
Dikutip dari CNN Indonesia, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkap bahwa Prabowo Subianto bakal melakukan sejumlah perombakan terhadap kementerian usai dilantik pada 20 Oktober mendatang.
Menurut Muzani, bakal ada kementerian yang digabung dan dipisah oleh Prabowo. Namun, Muzani belum mengungkap daftar kementerian yang bakal kena perombakan tersebut.
“Jika tarif PPN normal 11%, maka tarif PPN KMS hanya 2,2%. Ini karena dasar pengenaannya hanya 20% dari total pengeluaran. Jika tahun 2025 tarif PPN jadi naik, berarti tarif menjadi 2,4%,” ucap Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo melalui akun X @prastow dikutip Selasa (17/9/2024).
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.30/2022 tentang PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri, ada sejumlah kriteria konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan/atau perairan yang baru bisa dikenakan tarif PPN.
Arti dari KMS itu sendiri adalah kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama, yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
Namun yang harus diketahui adalah, tidak seluruh rumah terkena tarif ini. PPN KMS hanya berlaku pada bangunan yang luasnya mencapai 200 meter persegi atau lebih.
Seperti yang tercantum di Pasal 3 Ayat 2 PMK Nomor 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Kegiatan Sendiri, besaran pajak ini dihitung dari hasil perkalian 20% dengan tarif PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan dasar pengenaan pajak.
Lantas bagaimana perhitungan PPN KMS jika seseorang ingin membangun rumah dengan biaya Rp 1 miliar di tahun 2025?
